Sekjen PA 212 Ditetapkan Sebagai Tersangka Penganiayaan Ninoy Karundeng

-
Gambar
BeritaHarianCampuran - Sekjen PA 212 Ditetapkan Sebagai Tersangka Penganiayaan Ninoy Karundeng.  Penyidik Polda Metro Jaya akhirnya sudah menetapkan Bernadus Doni alias Bernard Abdul Jabbar sebagai tersangka dalam kasus penculikan disertai penganiayaan terhadap relawan Jokowi, Ninoy Karundeng. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik memeriksa Bernard hingga 12 jam lebih. "Nama sesuai KTP Bernadus Doni sudah ditetapkan tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada detikcom, Selasa (8/10/2019). Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Argo belum mengetahui apakah Bernard ditahan atau tidak. Sebab, surat penahanan disebutnya berada di tangan penyidik. "Saya cek dulu surat (penahananya) sudah ada atau belum," ungkap Argo. Diketahui, Bernard, yang juga Sekjen PA 212 , sudah diperiksa sejak Senin (7/10) siang. Statusnya kini berubah menjadi tersangka. Bernard diketahui memiliki peran mengintimidasi Ninoy Karundeng. P...
Posting Komentar

Pelemahan Terhadap KPK Masuk Kedalam Radar Perserikatan Bangsa Bangsa

-
BeritaHarianCampuran - Pelemahan Terhadap KPK Masuk Kedalam Radar Perserikatan Bangsa Bangsa. Pengesahan revisi UU KPK dianggap oleh sejumlah pihak sebagai bentuk pelemahan KPK. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akhirnya melaporkan kondisi lembaga antirasuah itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Adalah mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho yang pertama kali mewacanakan untuk membawa situasi KPK ke PBB. Dia menganggap UU KPK yang sudah disahkan itu dapat mengganggu kerja KPK.

Pria yang kerap disapa Econ ini menilai, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) yang mandat dalam ratifikasi tersebut adalah pembentukan lembaga independen dalam pemberantasan korupsi.


"Harapannya memberikan perhatian dan mempertanyakan ke pemerintah RI apa alasan paling urgen terkait revisi UU KPK yang dianggap mengganggu KPK," ujar Emerson, yang juga perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil kepada wartawan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Selasa (17/9/2019).

Hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendatangi kantor PBB di Indonesia. Pertemuan berlangsung selama 1 jam dan tertutup.

Peneliti Transparency Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan pihaknya bertemu dengan perwakilan kantor PBB di Indonesia untuk urusan obat-obatan dan kejahatan, termasuk korupsi (UNODC). Mereka mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai upaya pelemahan terhadap KPK.

"Hari ini kita udah diterima sama UNODC kita juga sudah memberikan beberapa update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK," ujar Wawan di kantor UNODC, Jalan MH Tahmrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengatakan, dasar pelaporan ini agar dunia internasional mengetahui kondisi lembaga antirasuah di RI. Terlebih setelah disahkannya UU KPK yang dianggap melemahkan KPK.

"Kami ingin dunia internasional dalam hal ini UN ingin memberi tahu pada mereka bahwa dunia penting untuk tahu bahwa saat ini, hari ini pelemahan gerakan antikorupsi di Indonesia," imbuhnya.

Laporan itu kini masuk radar PBB. Surat yang dikirim ke Guterres sedang dianalisis. UNODC, kata Wawan terlebih dahulu akan mempelajari UU KPK yang telah diresmikan sebelum memberikan laporan ke kantor pusat PBB.

"Sikap UN menerima surat keberatan kami tapi akan menganalisis dulu UU yang sudah disahkan kemudian akan disampaikan ke kantor pusat mereka. Kemudian hasil analisisnya tersebut akan mengeluarkan statement," imbuhnya.

Wawan berharap surat yang dilayangkan tersebut direspons positif oleh PBB. Maka itu, ia berharap PBB akan memberikan pernyataan ada upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Sehingga dalam hal ini UN (United Nation), PBB, bisa memberikan statement terkait dengan pelemahan KPK yang ada di hari ini. Kami berharap UN memberikan statement yang bisa juga memberikan sebuah masukan kepada Pemerintah Indonesia agar memperkuat lembaga antikorupsi di Indonesia," paparnya.

Komentar

Posting Komentar

Berkomentarlah Dengan Bijak

Postingan populer dari blog ini

Kapolsek Jabar Kirimkan Miras Kepada Mahasiswa Papua Di Kota Bandung

-
Gambar
BeritaHarianCampuran - Kapolsek Jabar Kirimkan Miras Kepada Mahasiswa Papua Di Kota Bandung. Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi meminta maaf atas insiden pengiriman miras (minuman keras) yang dilakukan Kapolsek Sukajadi Kompol Sarche Christiaty kepada mahasiswa Papua di Kota Bandung.  "Saya mohon maaf ke mahasiswa Papua atas kejadian diduga anggota saya mengirim minuman ke rekan-rekan," ucap Rudy di Mapolrestabes Bandung , Jalan Jawa, Kota Bandung , Jumat (23/08/2019). Rudy mengatakan bidang Propam Polda Jabar sudah memeriksa Sarche. Rudy juga mengambil langkah untuk menonaktifkan Sarche dari jabatannya sebagai Kapolsek Sukajadi. "Itu sudah kita ambil langkah dari hasil pemeriksaan itu. Kita sepakat, saya putuskan bahwa yang bersangkutan kita nonaktifkan dari jabatannya, kita ganti sambil nunggu perkembangan penyidikan lainnya," kata Rudy.  Pemberian miras sebanyak dua dus tersebut dilakukan Sarche ke asrama Papua di Bandung pada Kamis ...
Baca selengkapnya

Sudah Diawasi Dari Tahun 2018, Ini Jejak Digital Veronica Koman

-
Gambar
BeritaHarianCampuran - Sudah Diawasi Dari Tahun 2018, Ini Jejak Digital Veronica Koman. Polda Jawa Timur sudah setahun belakangan memantau pergerakan aktivis isu Papua sekaligus pengacara kemanusiaan Veronica Koman di Jawa Timur. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyampaikan pihaknya mengawasi keberadaan Veronica di Jatim sejak Desember 2018. "VK (Veronica Koman) sangat aktif dan setiap kejadian kalau kita cek file di Jatim setiap ada kejadian terkait masalah Papua, yang bersangkutan selalu ada di tempat, seperti bulan Desember (2018)," kata Luki di Mapolda Jatim, Rabu (4/9). Desember 2018, Veronica memang berada di Jatim. Saat itu ia sebagai pendamping sekaligus kuasa hukum 300-an mahasiswa Papua yang tengah menggelar aksi peringatan ulang tahun Papua Barat ke-57 di Surabaya. Aksi tersebut berujung bentrokan antara mahasiswa Papua dengan sejumlah anggota ormas. Akibatnya 16 mahasiswa mengalami luka-luka. Buntutnya ratusan mahasiswa Papua kemudi...
Baca selengkapnya

Gerindra dan PKS Memberi Pembelaan Untuk FPI

-
Gambar
BeritaHarianCampuran - Gerindra dan PKS Memberi Pembelaan Untuk FPI.  Ormas Front Pembela Islam (FPI) mendapatkan dukungan dari Gerindra dan PKS setelah izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mereka belum terbit. Gerindra dan PKS bulat menyatakan FPI tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Minggu (28/7/2019), masa SKT FPI telah habis pada 20 Juni 2019 dan hingga kini pemerintah belum memberikan perpanjangannya. Selain karena sejumlah syarat belum terpenuhi, aktivitas dan rekam jejak FPI juga sedang dikaji. "Kemudian untuk FPI, organisasi ini kan sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini kan belum diputuskan ya izin itu dilanjutkan, diteruskan, diberikan atau tidak," kata Menko Polhukam Wiranto seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7). "Kenapa kita belum memberikan karena kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari akti...
Baca selengkapnya