Sekjen PA 212 Ditetapkan Sebagai Tersangka Penganiayaan Ninoy Karundeng

-
Gambar
BeritaHarianCampuran - Sekjen PA 212 Ditetapkan Sebagai Tersangka Penganiayaan Ninoy Karundeng.  Penyidik Polda Metro Jaya akhirnya sudah menetapkan Bernadus Doni alias Bernard Abdul Jabbar sebagai tersangka dalam kasus penculikan disertai penganiayaan terhadap relawan Jokowi, Ninoy Karundeng. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik memeriksa Bernard hingga 12 jam lebih. "Nama sesuai KTP Bernadus Doni sudah ditetapkan tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada detikcom, Selasa (8/10/2019). Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Argo belum mengetahui apakah Bernard ditahan atau tidak. Sebab, surat penahanan disebutnya berada di tangan penyidik. "Saya cek dulu surat (penahananya) sudah ada atau belum," ungkap Argo. Diketahui, Bernard, yang juga Sekjen PA 212 , sudah diperiksa sejak Senin (7/10) siang. Statusnya kini berubah menjadi tersangka. Bernard diketahui memiliki peran mengintimidasi Ninoy Karundeng. P...
Posting Komentar

Gaji Serta Tunjangan DPR Yang Bisa Bikin Kamu Melongo

-
BeritaHarianCampuran - Gaji Serta Tunjangan DPR Yang Bisa Bikin Kamu Melongo. DPR telah memiliki anggota baru. Pada hari ini, Selasa (1/10/2019), sebanyak 575 wakil rakyat resmi dilantik.

Wakil rakyat ini nantinya akan mendapat gaji yang bisa dibilang biasa. Tapi jangan salah, anggota DPR bakal mendapat tunjangan yang luar biasa.


Berdasarkan catatan detikcom, gaji dan tunjangan anggota DPR dimuat dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Selain itu, diatur pula dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015

Di situ disebutkan, gaji pokok anggota sebesar Rp 4.200.000.

Selain mendapat gaji pokok, anggota juga mendapat sejumlah tunjangan, yakni tunjangan istri Rp 420.000, tunjangan anak Rp 168.000, uang sidang/paket Rp 2.000.000, tunjangan jabatan Rp 9.700.000, tunjangan beras Rp 198.000, dan tunjangan PPH Rp 1.729.608.

Bukan hanya itu, DPR masih punya tunjangan lain di mana tunjangan ini mengalami kenaikan berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015 dengan hal Persetujuan prinsip tentang kenaikan indeks tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR RI tanggal 9 Juli 2015.

Berikut rincian tambahan tunjangan tersebut:

1. Tunjangan Kehormatan

A) Ketua badan/komisi: Rp 4.460.000 naik menjadi Rp 6.690.000
B) Wakil ketua badan/komisi: Rp 4.300.000 naik menjadi Rp 6.450.000
C) anggota: Rp 3.720.000 naik menjadi Rp 5.580.000

2. Tunjangan Komunikasi Intensif

A) Ketua badan/komisi: Rp 14.140.000 naik menjadi Rp 16.468.000
B) Wakil ketua: Rp 14.140.000 naik menjadi Rp 16.009.000
C) Anggota: Rp 14.140.000 naik menjadi Rp 15.554.000

3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran

A) Ketua badan/komisi: Rp 3.500.000 naik menjadi Rp 5.250.000
B) Wakil ketua badan/komisi: Rp 3.000.000 naik menjadi Rp 4.500.000
C) Anggota: Rp 2.500.000 naik menjadi Rp 3.750.000

4. Bantuan Langganan Listrik dan Telepon: Rp 5.500.000 naik menjadi Rp 7.700.000. [Detik.com]

Komentar

Posting Komentar

Berkomentarlah Dengan Bijak

Postingan populer dari blog ini

Kapolsek Jabar Kirimkan Miras Kepada Mahasiswa Papua Di Kota Bandung

-
Gambar
BeritaHarianCampuran - Kapolsek Jabar Kirimkan Miras Kepada Mahasiswa Papua Di Kota Bandung. Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi meminta maaf atas insiden pengiriman miras (minuman keras) yang dilakukan Kapolsek Sukajadi Kompol Sarche Christiaty kepada mahasiswa Papua di Kota Bandung.  "Saya mohon maaf ke mahasiswa Papua atas kejadian diduga anggota saya mengirim minuman ke rekan-rekan," ucap Rudy di Mapolrestabes Bandung , Jalan Jawa, Kota Bandung , Jumat (23/08/2019). Rudy mengatakan bidang Propam Polda Jabar sudah memeriksa Sarche. Rudy juga mengambil langkah untuk menonaktifkan Sarche dari jabatannya sebagai Kapolsek Sukajadi. "Itu sudah kita ambil langkah dari hasil pemeriksaan itu. Kita sepakat, saya putuskan bahwa yang bersangkutan kita nonaktifkan dari jabatannya, kita ganti sambil nunggu perkembangan penyidikan lainnya," kata Rudy.  Pemberian miras sebanyak dua dus tersebut dilakukan Sarche ke asrama Papua di Bandung pada Kamis ...
Baca selengkapnya

Sudah Diawasi Dari Tahun 2018, Ini Jejak Digital Veronica Koman

-
Gambar
BeritaHarianCampuran - Sudah Diawasi Dari Tahun 2018, Ini Jejak Digital Veronica Koman. Polda Jawa Timur sudah setahun belakangan memantau pergerakan aktivis isu Papua sekaligus pengacara kemanusiaan Veronica Koman di Jawa Timur. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyampaikan pihaknya mengawasi keberadaan Veronica di Jatim sejak Desember 2018. "VK (Veronica Koman) sangat aktif dan setiap kejadian kalau kita cek file di Jatim setiap ada kejadian terkait masalah Papua, yang bersangkutan selalu ada di tempat, seperti bulan Desember (2018)," kata Luki di Mapolda Jatim, Rabu (4/9). Desember 2018, Veronica memang berada di Jatim. Saat itu ia sebagai pendamping sekaligus kuasa hukum 300-an mahasiswa Papua yang tengah menggelar aksi peringatan ulang tahun Papua Barat ke-57 di Surabaya. Aksi tersebut berujung bentrokan antara mahasiswa Papua dengan sejumlah anggota ormas. Akibatnya 16 mahasiswa mengalami luka-luka. Buntutnya ratusan mahasiswa Papua kemudi...
Baca selengkapnya

Gerindra dan PKS Memberi Pembelaan Untuk FPI

-
Gambar
BeritaHarianCampuran - Gerindra dan PKS Memberi Pembelaan Untuk FPI.  Ormas Front Pembela Islam (FPI) mendapatkan dukungan dari Gerindra dan PKS setelah izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mereka belum terbit. Gerindra dan PKS bulat menyatakan FPI tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Minggu (28/7/2019), masa SKT FPI telah habis pada 20 Juni 2019 dan hingga kini pemerintah belum memberikan perpanjangannya. Selain karena sejumlah syarat belum terpenuhi, aktivitas dan rekam jejak FPI juga sedang dikaji. "Kemudian untuk FPI, organisasi ini kan sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini kan belum diputuskan ya izin itu dilanjutkan, diteruskan, diberikan atau tidak," kata Menko Polhukam Wiranto seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7). "Kenapa kita belum memberikan karena kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari akti...
Baca selengkapnya